untuk membiayai perwakilan di luar negeri suatu negara memerlukan

FungsiStabilisasi. Fungsi Stabilisasi. APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan Negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akan mempermudah pencapaian berbagai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan penetapan APBN sesuai alokasi yang ditentukan akan menjaga kestabilan arus uang dan barang LuarNegeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik dan membekukan dana yang digunakan untuk membiayai tindak pidana terorisme. Dana tersebut selanjutnya dapat dirampas negara di suatu negara ke negara lain, dengan syarat tertentu dengan maksud untuk mengidentifikasi, memberi kesaksian LuarNegeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Luar Negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. 20. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri, kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia. 28. Pemerintah Pusat Surpluspenerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Beberapa alasan mengapa suatu Negara memerlukan Negara lain dalam kehidupan ekonominya, yang pertama adalah tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh komoditi yang dihasilkan di dalam negeri sehingga untuk memenuhi kebutuhan 16 Penjelasan Utang Luar Negeri Indonesia. 1.7 Sumber. Penjelasan Utang Luar Negeri Indonesia perlu dilakukan, karena utang luar negeri cukup sering digunakan oleh banyak pihak sebagai bahan kampanye politik, hal inilah yang membuat permasalahan utang luar negeri menjadi buram dan tidak jelas. Site De Rencontre Femme Au Maroc. Halo Ebor E. Kakak bantu jawab ya. Jawabannya adalah Devisa. Berikut ini penjelasannya. Dalam perdagangan internasional membutuhkan kesepakatan alat pembayaran yang berlaku secara internasional, salah satunya adalah devisa. Oleh karena itu, setiap negara yang ingin atau sudah melakukan perdagangan internasional sudah semestinya memiliki devisa. Berikut manfaat-manfaat penggunaan devisa. digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan impor barang dan jasa; mengatasi kewajiban luar negeri atas pembelian surat berharga oleh investor dalam negeri; digunakan untuk melakukan pembayaran atas pinjaman hutang luar negeri yang sudah jatuh tempo; digunakan untuk membiayai perwakilan pemerintah yang ada atau tinggal di luar negeri; digunakan untuk melaksanakan misi budaya, seni, dan olahraga ke luar negeri. Jadi, untuk membiayai perwakilan di luar negeri suatu negara memerlukan devisa. Terima kasih sudah bertanya dan menggunakan Roboguru. Semoga bermanfaat ya. Perwakilan Negara di Luar Negeri – Kepala negara dan menteri luar negeri mempunyai kewenangan bertindak atas nama negara untuk melakukan hubungan internasional. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak mungkin keduanya melaksanakan sendiri kewenangan tersebut. Untuk melakukan hubungan internasional mereka membentuk perwakilan. Seluruh kegiatan dalam hubungan antarbangsa pada hakikatnya merupakan diplomasi, yakni usaha memelihara hubungan antarnegara. Kegiatan diplomasi dilakukan oleh para diplomat, yakni orang-orang yang menjadi wakil resmi suatu negara dalam hubungan dengan negara lain. Para diplomat bertanggung jawab untuk mencapai tujuan diplomasi, antara lain adalah sebagai berikut melindungi para warganya sendiri di luar negeri, merepresentasikan bangsa dan negara sendiri di luar negeri, menyimpulkan dan menyampaikan informasi yang berguna, membina, menjaga, dan menyelenggarakan hubungan yang lancar dengan negara lain, menjaga agar kepentingan negera sendiri tidak dirugikan dalam percaturan politik internasional. Alat perlengkapan negara yang diberi wewenang untuk melakukan hubungan internasional, antara lain adalah sebagai berikut. Departemen Luar Negeri. Departemen luar negeri merupakan departemen yang bertanggung jawab atas hubungan suatu negara dengan negara lain dan organisasi internasional. Departemen luar negeri memiliki fungsi eksekutif, yakni mengimplementasikan politik luar negeri dan mengelola hubungan internasional. Pada kebanyakan negara, menteri luar negeri disebut dengan Minister of Foreign Affairs. Perwakilan Diplomatik Sebelum abad ke-17 perwakilan diplomatik bersifat temporer, tetapi sejak abad 17 perwakilan diplomatik bersifat permanen. Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik merupakan perjanjian internasional yang mengatur hubungan diplomatik antarnegara. Bagi hal-hal yang tidak diatur oleh konvensi itu, tetap berlaku hukum internasional kebiasaan. Korps diplomatik yang ada di suatu negara dipimpin oleh kepala misi diplomatik, yang terbagi dalam tiga golongan, yakni sebagai berikut. a. Duta besar ambasador, pronuntius, memimpin kedutaan besar, yang ditempatkan di negara yang dinilai penting atau mempunyai hubungan yang erat dengan yang menempatkan duta besar di negara pengirim. Duta besar memiliki kuasa penuh dan luar biasa sehingga ia dapat berhubungan dengan kepala negara tempat ia ditugaskan. b. Duta, memimpin kedutaan di negara yang derajat keeratan hubungan antara negara pengirim dan negara yang saling mengirimkan duta besar sama seperti duta besar. Seorang duta juga dapat berhubungan dengan kepala negara tempat ia ditugaskan. c. Kuasa usaha, dikirimkan oleh negara pengirim kepada menteri luar negeri negara penerima melalui menteri luar negeri. Setiap kedutaan dilengkapi dengan tenaga-tenaga ahli yang disebut atase, yaitu atase perekonomian, atase militer, dan sebagainya. Di samping itu, masih ada staf administrasi, staf teknik, dan staf pelayanan. Perwakilan diplomatik berkedudukan di ibu kota negara penerima atau di kota lain yang disediakan oleh negara penerima. Prosedur penunjukan dan penerimaan perwakilan diplomatik antara lain sebagai berikut. Menteri luar negeri menunjuk seseorang yang memenuhi persyaratan sebagai duta atau duta besar untuk diajukan kepada presiden untuk mendapatkan persetujuan. Apabila presiden menyetujui, kemudian putusan disampaikan kembali kepada menteri luar negeri. Menteri luar negeri memberitahukan kepada negara yang akan menerima untuk mendapatkan persetujuan dari negara penerima. Negara penerima memberikan persetujuan atau tidak berdasarkan pada riwayat hidup calon dan pertimbangan lainnya yang dipandang perlu. Setelah mendapatkan persetujuan, calon kemudian dilantik oleh presiden dan diberi surat kepercayaan. Surat kepercayaan diserahkan kepada kepala negara penerima. Penerima negara tersebut adalah perwakilan diplomatik. Duta besar dan duta diakreditasi oleh kepala negara, sedangkan kuasa usaha diakreditasi oleh menteri luar negeri. Untuk melancarkan tugasnya, negara penerima memberikan hak-hak istimewa, kekebalan, dan imunitasi. Begitu pula, perwakilan asing harus menghormati hukum nasional negara penerima. Adapun tugas-tugas pokok perwakilan diplomatik antara lain adalah sebagai berikut. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. Berunding dengan negara penerima. Mengetahui menurut cara-cara yang sah keadaan-keadaan dan perkembangan di dalam negara penerima, dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim. Memajukan hubungan persahabatan di antara negara pengirim dan penerima, membangun hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya itu, perwakilan diplomatik mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. Perwakilan diplomat mewakili negara RI secara keseluruhan di negara penerima atau organisasi. Perwakilan diplomat melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara RI di negara penerima. Perwakilan diplomat melaksanakan usaha peningkatan hubungan persahabatan dan melaksanakan perundingan antara negara RI dengan organisasi internasional serta mengembangkan hubungan di bidang ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Perwakilan diplomat melaksanakan pengamatan, penilaian, dan penalaran. Perwakilan diplomat menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara RI yang berada di wilayah kerjanya. Perwakilan diplomat menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, komunikasi, dan persandian. Perwakilan diplomat melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga perwakilan diplomat. Perwakilan diplomatik di luar negeri merupakan orang asing di negara tersebut. Menurut hukum internasional sebagai orang asing ia harus tunduk pada yurisdiksi negara itu. Namun, sebagai perwakilan diplomatik ia mendapatkan hak-hak istimewa. Hak istimewa itu antara lain adalah sebagai berikut. Kekebalan terhadap yurisdiksi sipil dan kriminal negara penerima. Kebebasan terhadap semua pajak dan bea. tidak dapat diganggugugatnya pribadi, bangunan arsip dan dokumen perutusan. Kebebasan bergerak dan bepergian serta komunikasi. Akhir perutusan diplomatik dapat terjadi karena hal-hal berikut. Inisiatif negara pengirim. Inisiatif negara penerima. Telah diselesainya tujuan perutusan diplomatik Perwakilan Konsuler Konsul merupakan petugas di wilayah negara lain, tetapi bukan petugas perwakilan diplomatik. Konsul tidak melakukan hubungan resmi antarnegara. Konsul bertugas melindungi kepentingan komersial negara yang menunjukkannya. Fungsi perwakilan konsuler secara terperinci diatur dalam pasal 5 konvensi Wina mengenai hubungan konsuler dan optimal protokol tahun 1963, antara lain adalah sebagai berikut. Melindungi di dalam negara penerima, kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, individu-individu, dan badan-badan hukum, di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Memajukan pembangunan hubungan dagang, ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah antarkedua negara. Bertindak sebagai notaris, dan panitera sipil dan di dalam kapasitas dari macam yang sama, serta melakukan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administratif, dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan dari negara penerima. Mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga negara-negara pengirim dan visa atau dokumen-dokumen yang pantas untuk orang yang ingin pergi ke negara pengirim. Perwakilan konsuler bukan merupakan pelaksana politik negara pengirim. Ia tidak memiliki fungsi politik. Komunikasi konsul dengan negara penerima tidak langsung, melainkan melalui perwakilan diplomatik tidak secara otomatis memutuskan hubungan konsuler. Prosedur pengangkatan konsul antara lain sebagai berikut. Pemerintah negara pengirim menunjuk seseorang untuk diangkat menjadi konsul. Penunjukan itu diberitahukan kepada negara penerima dan disertai permintaan untuk mengeluarkan eksekutor. Hal tersebut dilakukan dengan mengirimkan komisi konsuler melalui saluran diplomatik. Apabila negara penerima menyetujui penunjukan tersebut, negara penerima akan mengeluarkan eksekutor konsuler sebagai permulaan tugas konsul. Apabila kemudian tindakan konsul tidak memuaskan bagi negara penerima, negara penerima dapat memberitahukan kepada negara pengirim bahwa konsul yang bersangkutan tidak bisa diterima lagi. Negara pengirim harus memanggil konsul tersebut pulang. Jika tidak memanggil pulang, negara peneriman akan mencabut eksekutor konsulernya atau tidak mengakuinya lagi sebagai konsul. Hak istimewa yang dimiliki konsul, antara lain bebas dari biaya pengadilan, bebas mengadakan komunikasi dengan warga negaranya di negara penerima, kekebalan bagi surat dan arsip resmi konsul, perlindungan keselamatan diri konsul, dan apabila terdapat tuntutan tindak pidana ditunda sampai eksekuator konsulernya dicabut, atau sudah ditunjuk penggantinya. Kantor-kantor konsulat tempat bekerjanya korps perwakilan, antara lain adalah kantor konsulat jenderal consulate general, kantor konsulat, kantor wakil konsulat, dan kantor perwakilan konsuler. Golongan kepala kantor konsuler itu adalah sebagai berikut. Konsul Jenderal, mengepalai kantor konsulat jenderal yang dapat membawahkan beberapa konsuler. Konsul, mengepalai kantor konsulat yang membawahkan satu daerah kekonsulan; seorang konsul diperbantukan kepada konsul jenderal. Konsul Muda, mengepalai kantor wakil konsulat yang ada dalam satu daerah kekonsulatan; sedangkan konsul muda dapat diperbantukan kepada konsul jenderal atau konsul. Agen Konsul, diangkat oleh konsul jenderal atau konsul dan ditugaskan menangani beberapa hal tertentu yang berhubungan dengan kekonsulan, biasanya ditempatkan di kota-kota yang termasuk kekonsulan, Pada umumnya pejabat konsuler tidak berhak melakukan tugas diplomatik di negara tempat ia bertugas. Pejabat konsuler hanya dapat melakukan tugas diplomatik apabila negaranya tidak memiliki perwakilan diplomatik dan juga tidak diwakili oleh perwakilan diplomatik negara ketiga di negara penerima. Namun, untuk melakukan perbuatan diplo-matik tersebut diperlukan persetujuan negara penerima terlebih dahulu. Berakhirnya tugas konsuler dapat terjadi karena tugas pejabat konsuler tersebut telah selesai, negara penerima tidak lagi menganggap pejabat konsuler sebagai anggota kantor konsulat, negara penerima menarik kembali eksekuator yang telah diberikannya. Misi Khusus Misi khusus merupakan misi sementara yang mewakili negaranya untuk dikirim ke negara lain atas persetujuan dan bertujuan untuk membicarakan masalah khusus guna melaksanakan tugas khusus yang sifatnya tidak permanen. Pengiriman misi khusus mendapat persetujuan negara penerima. Pengiriman ini melalui saluran diplomatik atau saluran lain yang disetujui bersama antara negara pengirim dan negara penerima. Pengiriman misi khusus tidak bergantung pada ada atau belum adanya hubungan diplomatik ataupun konsuler. Atas dasar persetujuan bersama, pertemuan misi khusus dapat dilakukan di negara ketiga. Negara penerima hanya menyelenggarakan keperluan untuk pelaksanaan misi khusus tersebut. Hak-hak yang dimiliki oleh misi khusus, antara lain adalah sebagai berikut. Arsip dan dokumen misi khusus kapan pun dan di mana pun adalah kebal, Misi khusus memperoleh kebebasan bergerak dan berkomunikasi, Gedung misi khusus memperoleh pengecualian terhadap pajak, Anggota komisi khusus mendapat kekebalan personal dan mendapatkan pengecualian terhadap yurisdiksi kriminal, sipil, dan administrasi, Anggota komisi khusus dikecualikan dan semua pungutan, pajak dan bea cukai berkewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima tidak mencampuri urusan domestik negara penerima dan tidak melakukan aktivitas profesi dan dagang. Perwakilan pada Organisasi Internasional Perwakilan ini dibedakan atas perwakilan tetap bagi negara anggota dan perwakilan peninjauan tetap bagi bukan para anggota. Pemberian fasilitas, tempat akomodasi dan hak istimewa kekebalan , serta imunitas yang dimiliki perwakilan organisasi internasional sama dengan yang diberikan kepada misi khusus. Kepala perwakilan atau anggota perwakilan ini tidak boleh melakukan aktivitas profesional ataupun komersial di negara tuan rumah. Perwakilan Nondiplomatik Dalam hubungan internasional negara juga menugaskan petugas dan perwakilan negara yang tidak berkedudukan sebagai perutusan diplomatik dan perwakilan konsuler, misalnya komisionaris perdagangan. Pengaturan perwakilan ini belum diatur secara umum dalam perjanjian internasional. Kedudukan dan hak-hak istimewa perwakilan ini ditetapkan dalam perjanjian bilateral negaranegara yang bersangkutan. Hak Imunitet/Kekebalan bagi Korps Diplomatik dan Konsuler Kekebalan diplomatik atau hak imunitet bagi korps perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler dijamin dengan hukum internasional yang pada intinya meliputi hal-hal berikut. Hak Eksterioritas, adalah hak kekebalan dalam daerah perwakilan, misalnya daerah kedutaan besar atau daerah kedutaan, termasuk halaman dan bangunan-bangunannya yang terdapat bendera dan lambang negara itu. Menurut hukum internasional daerah tersebut dipandang sebagai daerah negara pengirim sehingga orang-orang yang masuk tanpa izin dapat dikeluarkan. Gedung perwakilan negara asing tidak dapat dimasuki atau digeledah oleh polisi dan petugas kehakiman tanpa izin kepala perwakilan diplomatik yang bersangkutan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pelaku kejahatan yang memang harus diserahkan kepada polisi setempat. Hak Kebebasan/Kekebalan. Setiap anggota korps perwakilan diplomatik meskipun harus tunduk kepada hukum setempat, tidak dapat dituntut di muka pengadilan. Mereka juga dibebaskan dari pajak dan bea cukai, pemeriksaan atas tas diplomatik, mendirikan tempat ibadah di dalam lingkungan kedutaan. Secara terperinci, hak kekebalan korps perwakilan konsuler dapat dipelajari dalam konvensi Wina tentang hubungan diplomatik dan protokol tahun 1961, dan hak-hak kekebalan korps perwakilan konsuler dapat dipelajari dalam konvensi Wina tentang hubungan konsuler dan protokol opsional tahun 1963.[pi] Tagsperwakilan negara di luar negeri, tugas perwakilan negara RI di negara lain, perwakilan luar negeri, perwakilan luar negeri di bidang politik adalah, sebutkan tugas perwakilan negara RI di negara lain, fungsi eksekutif kementerian luar negeri, perwakilan negara RI di luar negeri, apa nama perwakilan negara kita di negara sahabat Perwakilan negara di luar negeri tentu bukan hal yang asing lagi bagi sistem pemerintahan tiap negara, tidak terkecuali untuk Indonesia. Biasanya, kepala negara dan menteri luar negeri punya kewenangan untuk bertindak dengan mengatasnamakan negara untuk melakukan suatu tindakan berupa hubungan internasional. Namun dalam praktiknya sendiri, kewenangan tersebut tidaklah mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya pihak lain yang terlibat di dalamnya. Untuk menjalin hubungan internasional, maka dibutuhkanlah suatu bentuk perwakilan. Pada hakikatnya, seluruh kegiatan yang menyangkut hubungan antar negara adalah diplomasi yang bertujuan untuk menjaga terjalinnya hubungan baik dengan negara lain. Adapun yang melakukan diplomasi adalah para diplomat. Mereka adalah orang-orang yang secara resmi ditunjuk oleh negara untuk mengadakan hunungan dengan negara lain. Para diplomat negara kemudian diberi tanggung jawab untuk mencapai tujuan diplomasi, diantaranya sebagai berikut Memberi perlindungan kepada setiap warga negaranya yang ada di luar negeri Mempresentasikan dan memperkenalkan negara dan bangsa di luar negeri Memberi informasi dan menyimpulkan setiap informasi penting Menjaga, membina, dan menyelenggarakan hubungan yang lancar dengan negara lain Memastikan dengan cara menjaga supaya kepentingan negara sendiri tidak dirugikan saat adanya peraturan politk skala internasional. Alat-Alat Perlengkapan Luar Negeria. Departemen Luar Diplomatikc. Perwakilan Konsulerd. Misi Khususe. Perwakilan pada Organisasi Internasionalf. Perwakilan NondiplomatikHak Imunitet/Kekebalan bagi Korps Diplomatik dan Konsuler Alat-Alat Perlengkapan Luar Negeri Adapun Alat perlengkapan negara yang diberi wewenang untuk melakukan hubungan internasional ialah sebagai berikut a. Departemen Luar Negeri Departemen luar negeri memiliki tanggung jawab terhadap hubungan suatu negara dengan negara lain serta organisasi internasional. Departemen luar negeri juga memiliki fungsi eksekutif, yaitu mengimplementasikanpolitik luar negeri dan mengelola hubungan internasional. Kebanyakannegara menyebut menteri luar negeri dengan sebutan Minister of Foreign Affairs. Diplomatik Selanjutnya adalah perwakilan diplomatik. Sebelum abad ke-17, perwakilan diplomatik sendiri punya sifat yang kontemporer. Tetapi setelah abad tersebut, perwakilan diplomatik akhirnya bersifat permanen. Konvensi Wina tahun 1961 terkait hubungan diplomatik merupakan perjanjian internasional yang mengaturhubungan diplomatik antarnegara. Bagi hal-hal yang tidak diatur oleh konvensiitu, tetap berlaku hukum internasional kebiasaan. Korps diplomatik yang ada di suatu negara dipimpin oleh kepala misi diplomatik, yang terbagi dalam tiga golongan, yakni sebagai berikut. Pertama, duta besar, tugasnya adalah memimpin kedutaan besar yang ditempatkan di negara yang dinilai penting dan punya hubungan erat terhadap negara yang menempatkan duta besar tersebut. Duta besar memiliki kewenangan dan kuasa penuh sehingga bisa berhubungan langsung dengan pemimpin sebuah negara diman ia ditugaskan. Kedua, duta. Tugasnya adalah memimpin kedutaan di negara yang mempunyai keeratan hubungan dengan negara pengirim. Duta juga bisa berhubungan langsung dengan kepala negara, tempat dimana ia di tempatkan. Kuasa usaha, merupakan perwakilan yang dikirimkan oleh negara pengirim kepada menteri luar negeri negara penerima melalui menteri luar negeri. Setiap kedutaan dilengkapi dengan tenaga-tenaga ahli yang disebut atase. Kemudian, atase terbagi lagi menjadi atase militer, perekonomian dan yang lainnya. Setelah itu, masih ada staf lainny berupa staf administrasi, staf pelayanan dan juga staf teknik. Kedudukannya berada di ibu kota negara penerima maupun kota lain yang disediakan khusus oleh negara penerima. c. Perwakilan Konsuler Selanjutnya, perwakilan negara di luar negeri yang punya wewenang adalah perwakilan konsuler. Mereka ini merupakan petugas di wilayah negara lain. Namun wewenangnya sendiri sedikit berbeda dengan 2 perwakilan sebelumnya, karena ia tidak bisa melakukan hubungan resmi antarnegara. Tugasnya ialah melindungi segala hal yang menyangkut kepentingan komersial negara. Secara resmi, fungsi perwakilan konsuler sendiri telah diatur dalam pasal 5 konvemsi Wina 1963. Adapun tugasnya ialah sebagai berikut Melindungi di dalam negara penerima, kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, individu-individu, dan badan-badan hukum, di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Bertindak sebagai notaris, dan panitera sipil dan di dalam kapasitas dari macam yang sama, serta melakukan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administratif, dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan dari negara penerima. Memajukan pembangunan hubungan dagang, ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah antarkedua negara. Mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga negara-negara pengirim dan visa atau dokumen-dokumen yang pantas untuk orang yang ingin pergi ke negara pengirim. Selain itu, hal yang tidak kalah penting untuk diketahui yaitu prosedur pengangkatan konsul. Antara lain adalah sebagai berikut Pemerintah selaku negara pengirim menunjuk seseorang untuk diangkat menjadi konsul, Penunjukan itu kemudian diberitahukan kepada negara penerima dan disertai permintaan untuk mengeluarkan eksekutor. Hal tersebut dilakukan dengan mengirimkan komisi konsuler melalui saluran diplomatik, Apabila negara penerima menyetujui penunjukan tersebut, maka negara penerima akan mengeluarkan eksekutor konsuler sebagai permulaan tugas konsul. Namun, apabila kemudian tindakan konsul tidak memuaskan bagi negara penerima, maka negara penerima bisa memberitahukan kepada negara pengirim terkait hal tersebut dan tidak bisa menerima konsul yang pengirim haruslah memanggil konsul tersebut untuk pulang. Jika tidak memanggil pulang, negara peneriman akan mencabut eksekutor konsulernya atau tidak mengakuinya lagi sebagai konsul. Perwakilan konsuler juga memiliki beberapa hak istimewa diantaranya adalah sebagai berikut Terbebas dari biaya pengadilan, Bebas untuk mengadakan komunikasi dengan warga negaranya di negara penerima, Mempunyai kekebalan bagi surat dan arsip resmi konsul, Memiliki perlindungan keselamatan diri konsul, Jika terdapat tuntutan tindak pidana ditunda sampai eksekuator konsulernya dicabut, atau sudah ditunjuk penggantinya. d. Misi Khusus Selanjutnya, ada misi khusus yang bersifat sementara untuk mewakili negaranya ke negera lain. Sessuai dengan namanya, tujuan pengirimannya ke negara tertentu pun ialah untuk membicarakan masalah tertentu guna melaksanakan tugas yang sifatnya tidaklah permanen. Adapun pengiriman misi khusus ini tentulah sudah mendapatkan persetujuan dari negara penerima. Adapun tata cara pengirimannya melewati saluran diplomatik ataupun saluran lain yang telah disetujui bersama antara negara pengirim dan negara penerima. Pengiriman misi khusus ini juga tidak bergantungatas ada atau tidak adanya hubungan diplomatik ataupun konsuler, melainkan atas dasaradanya persetujuan bersama. Pertemuan misi khusus dapat dilakukan di negara penerima hanya menyelenggarakan keperluan untuk pelaksanaan misi khusus tersebut. Hal lainnya yang perlu diketahui dari misi khusus adalah hak-hak yang dimilikinya. Adapun hak-hak tersebut adalah Misi khusus memperoleh kebebasan bergerak dan berkomunikasi, Gedung misi khusus memperoleh pengecualian terhadap pajak, Arsip dan dokumen misi khusus kapan pun dan di mana pun adalah kebal, Anggota komisi khusus mendapat kekebalan personal dan mendapatkan pengecualian terhadap yurisdiksi kriminal, sipil, dan administrasi, Anggota komisi khusus dikecualikan dan semua pungutan, pajak dan bea cukai berkewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima. Selain itu juga tidak mencampuri urusan domestik negara penerima dan tidak melakukan aktivitas profesi dan dagang. e. Perwakilan pada Organisasi Internasional Selanjutntya ada perwakilan organisasi internasional. Namun, perwakilan ini, dibagi lagi menjadi dua yaitu perwakilan tetap dan perwakilan peninjauan tetap. Adapun pemberian fasilitas, tempatdan akomodasi serta hak istimewa kekebalan dan juga serta imunitas yang dimiliki perwakilanorganisasi internasional sama dengan yang diberikan kepada misi khusus. Kepalaperwakilan atau anggota perwakilan ini dilarang melakukan aktivitas profesional ataupun komersial di negara tuan rumah. f. Perwakilan Nondiplomatik Hubungan internasional negara juga turut menugaskan perwakilan negara dan petugas yang tidak berkedudukan sebagai utusan perwakilan konsuler dan diplomatik. Contohnya, komisionaris perdagangan. Pengaturan perwakilanini sebenarny belum diatur secara umum dalam perjanjian internasional. Namun, dari segi kedudukan danhak-hak istimewa, perwakilan ini sudah ditetapkan dalam perjanjian bilateral negaranegarayang bersangkutan. Hak Imunitet/Kekebalan bagi Korps Diplomatik dan Konsuler Hak merupakan sesuatu yang dimiliki perwakilan negara di luar negeri. Sebagaimana sebutannya, hak imunitet atu kekebalan bagi korps perwakilan konsuler dan perwakilan diplomatik dijamin dengan hukum internasional yang pada intinyameliputi hal-hal seabagi berikut Pertama,hak eksterioritas, merupakan hak kekebalan dalam daerah perwakilan. Contohnya, daerah kedutaan besar atau daerah kedutaan, termasuk didaamnya halaman dan bangunan-bangunannya yang terdapat bendera dan lambang negara itu. Kedua,hak kebebasan/kekebalan, dimana setiap anggota korps perwakilan diplomatik meskipun harus tunduk kepada hukum setempat, tetap tidak dapat dituntut di muka pengadilan. Mereka juga terbebas dari bea cukai dan pajak, pemeriksaan atas tas diplomatik, dan mendirikan tempat ibadah di dalam lingkungan kedutaan. Originally posted 2018-09-06 133333. terjawab • terverifikasi oleh ahli Pada dasarnya perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler diluar negeri dalam menjalankan tugasnya memiliki kekebalan diplomatik hal ini menunjukan bahwa pentingnya kekebalan diplomatik bagi korps perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler diluar negeri Iklan Iklan It is a Answer » Hak imunitas diplomatikNah dalam menjalankan tugasnya Diplomatik memiliki hak yaitu kekebalan terhadap hukum dan melindungi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri Iklan Iklan Berikut ini tugas dari perwakilan diplomatik permanen, kecuali…. mewakili negara pengirim di negara penerima dengan semua cara mengikuti benar-benar keadaan dan perkembangan yang terjadi di negara penerima, dan melaporkannya kepada pemerintah negara penerima melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima, dalam batas-batas yang diperkenankan hukum internasional melakukan negosiasi dengan pemerintah negara penerima meningkatkan hubungan bersahabat antara negara penerima dan negara pengirim, serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan

untuk membiayai perwakilan di luar negeri suatu negara memerlukan